Materi Sejarah Posisi Indonesia di Percaturan Politik Dunia

// kode iklan */

// kode iklan

Materi Sejarah

Posisi Indonesia di Percaturan Politik Dunia

1. Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sifat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif bermula dari konsepsi Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Munculnya sifat politik luar negeri Indonesia didasari oleh kondisi Perang Dingin dalamkonstelasi politik global. Secara keseluruhan, politik luar negeri Indonesia tidak hanya bersifat bebas aktif saja, namun politik luar negeri Indonesia selalu mengikuti arah perkembangan konstelasi global Berikut rumusan sifat politik luar negeri Indonesia.



a. Bebas Aktif

Sifat bebas aktif dilandasi oleh alinea keempat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sifatbebas aktif ini menegaskan bahwa Indonesia tidak menoleransi adanya intervensi di dalam urusan sebuah negara

b. Antikolonialisme

Dengan sifat antikolonialismeIndonesia menentang secara tegas adanya bentuk penguasaan atau penjajahan oleh satu negara terhadap negara lainnya

c. Orientasi pada Kepentingan Nasional

Politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk pencapaian kepentingan nasional.

d. Demokratis

Demokratis artinya bahwa semua keputusan konvensi yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat melalui DPR

Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 September 1948 secara jelas menyatakan pandangannya tentang politik luar negeri Indonesia di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP)

Rumusan-rumusan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut

a. Drs. Moh. Hatta dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia, mempertegas pernyataan politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam buku tersebut dirumuskan tujuan politik luar negeri Indonesia antara lain sebagai berikut.

1) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara

2) Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat

3) Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai lndonesia dapat membangun

4) Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam
Pancasila, dasar, dan falsafah negara Indonesia.

b. Dalam GBHN tahun 1978 merumuskan hal senada dengan apa yang dirumuskan oleh
Drs. Moh. Hatta.

c. Saptakrida Kabinet Pembangunan Ill dengan ketujuh sasarannya menyatakan bahwa semakin berkembangnya pelaksanaan politik negeri Indonesia yang bebas bertujuan untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional

Tujuan politik luar negeri Indonesia secara rinci sebagai berikut

a. Menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa.

b. menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat

c. Menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pedoman pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif adalah sebagai berikut.

a. Negara Indonesia menjalankan politik damai, bangsa Indonesia bersama dengan bangsa
lain ingin menegakkan perdamaian dunia.

b. Indonesia ingin dengan negara lain atas dasar saling menghargai dan
tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

c. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional

d. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada
Piagam PBB.

2. Politik Luar Negeri pada Masa Orde Lama

Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama mempunyai ciri-ciri nasionali yang kuat, mengalihkan masalah dalam negeri ke persoalan internasional, dan  Hubungan luar negeri yang dirintis sejak perang kemerdekaan berkembang sesudah pengakuan kedaulatan Perdana Moh melaksanakan hubungan luar negeri yang dititikberatkan pada negara-negara Asia dan negara-negara Barat Keblakan Moh, oleh kabinet berikutnya kembali ke  Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa Kabinet Sukiman pemerintah Republik Indonesia mengadakan pertukaran surat dengan Amerika Serikat Pertukaran dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Isi  surat tersebut adalah upaya penjajakan Republik Indonesia untuk ini bantuan dari Serikat berdasarkan (MSA). menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, DPRS mengajukan interpelasi atas kebijakan politi aktif karena dianggap telah Barat. dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan Blok

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, arah politik luar negeri Indonesia tidak mengarah pada dua Blok Barat maupun Blok Timur, serta tidak pula ke dalam kubu Soekarno mengembangkan konsep bahwa global pada saat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu old emerging fo (oldefo)  dan merging forces (Nefo), oldefo adalah kekuatan negara-negara imperialis dan kolonialis Barat, kawasan Nefo Afrika, termasuk Indonesia. Asia dan  kelompok komunis dengan beberapa negara baru di Pola iyang dilakukan oleh Indonesia dalam mengenalkan Nefo dan Oldefodilakukan diplomasi oleh Presiden Soekarno di berbagai forum-forum internasional, seperti Salah satu elemen yang membangun konsepsi Nefo dan Oldefo adalah pidato Presiden Soekarno dalam forum  pada tahun 1961 yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Dari pidato inilah, kemudian Dewan Pertimbangan Agung melawan keputusan No.2/Kpts/sd l 1961 tertanggal Januari 196 menyatakan bahwa Garis-Garis Dasar Politik Indonesia UUD 1945, dengan sifat antiimperialisme dan antikolonialisme. Dalam tersebut ditekankan pula bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah mengabdi pada perjuangan untuk merdekaan Indonesia penuh, mengabdi pada perjuangan bagi kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa-bangsa di dunia, serta mengabdi pada perjuangan untuk membela perdamaian dunia.

Karena Indonesia termasuk dalam kelompok Nefo, maka cenderung menjaga jarak deng negara-negara Blok Barat, dan menjalin hubungan dengan negara Blok Timur. Politik luar negeri Nefo Oldefo kemudian berkembang semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik poros Melalui politik mercusuar, Indonesia mengadakan proyek-proyek besar yang menguras biaya besar. Maksud proyek tersebut adalah untuk mengangkat Indonesia sebagai negara terkemuka (menjadi mercusuar) di kalangan Nefo. Proyek tersebut antara lain pembangunan kompleks olahraga Senayan dan penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) atau pesta olahraga untuk negara-negara Nefo

Melalui politik poros, Indonesia mengadakan hubungan istimewa dengan negara Kamboja, Vietnam Utara, Cina, dan Korea Utara. Hubungan tersebut disebut poros Jakarta-Pnom Penh  Hanoi Peking-Pyongyang.

Materi Sejarah

3. Politik Luar Negeri pada Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, politik luar negeri indonesia mengalami penyempurnaan seiring dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor Xll/MPRS/1966 yang berisi tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk pencapaian pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, serta penegasan kebenaran dan keadilan

Dalam rangka menata kembali politik luar negeri yang bebas aktif, Kabinet Ampera mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

a. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia

b. Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB agar tidak terkucil dari pergaulan masyarakat internasional

c. Menjalin persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga, yaitu dengan membentuk ASEAN

Hal tersebut dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari negara Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi asing dan bantuan asing Tindakan ini juga dilakukan dalam rangka menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia telah meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif

Landasan politik luar negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru sebagai berikut.

a. Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.

b. Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

c. Ketetapan MPRS Nomor XVMPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.

d. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pada tahun 1971, Malaysia mengajukan sebuah konsep tentang kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral atau lebih dikenal dengan sebutan zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN). Kemudian pada tahun 1983, Indonesia memperkenalkan konsep Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir atau Southeast Asian nuclear weapone free zone (SEANWFZ). Konsep tersebut merupakan cerminan dari peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Peran Aktif Indonesia di Dunia Internasional

a. Konferensi Asia Afrika di Bandung


KAA diawali dengan Konferensi Kolombo dan kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Bogor. Latar belakang dan dasar pertimbangan terselenggaranya KAA adalah sebagai berikut.

1) Adanya perubahan politik pada tahun 1950-an, yaitu dengan berakhirnya Perang Korea (1953). Akibat dari Perang Korea adalah Semenanjung terbagi menjadi dua negara yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Peristivwa tersebut menambah ketegangan dunia.

2) Dalam PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antarnegara yang baru merdeka, sedangkan di luar PBB belum ada forum yang menjembatani dialog antarnegara tersebut.

Baca Juga:

1. Materi Sejarah Munculnya Kecenderungan yang Bersifat Global dan Regional - New !!
2. Materi Sejarah Perang Dunia II (Sebab Umum Dan Sebab Khusus) - New !!
3. Materi Sejarah Perkembangan Ekonomi Dunia setelah Perang Dunia ll - New !!
4. Materi Sejarah Perkembangan Politik Dunia pada Masa Perang Dingin - New !!
5. Materi Sejarah Perubahan Dunia setelah Perang Dunia II - New !!

3) Persamaan nasib bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, terutama pernah mengalami penjajahan

4) Persamaan sebagai negara yang masih terbelakang dan berkembang.
5) Ingin menggalang kekuatan negara-negara Asia Afrika agar mendukung perjuangan merebut Irian Barat.

6) Memiliki kedekatan yang kuat karena dihubungkan oleh faktor keturunan, agama, dan latar belakang sejarah

7) Berdasarkan letak geografisnya, letak negara-negara Asia dan Afrika saling berdekatan. Politik bebas aktif Indonesia pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo Idikombinasikan dengan penerapan politik bertetangga yang baik (a good neighbor policy.

Hubungan luar negeri Indonesia berkembang dengan sesama negara Asia, seperti Pakistan, India, Burma Sri Lanka. Kelima negara ini berinisiatif mengadakan konferensi di Kolombopada tanggal 28 Apri-2 Mei 1954. Konferensi Kolombo ini merupakan langkah awal menuju perdamaian dan meredakan ketegangan di dunia. Konferensi Kolombo dihadiri oleh Perdana Menteri Unu dari Burma, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Perdana Menteri Muhammad Ali dari Pakistan, Perdana Menteri Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, dan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo dari Indonesia. Hasil Konferensi Kolombo adalah menyetujui pelaksanaan Konferensi Asia Afrika dan memberikan tugas kepada Indonesia untuk mempelajari dan menyiapkan pelaksanaan KAA.

Konferensi di Bogor dilaksanakan pada tanggal 28-31 Desember 1954 (Konferensi Bogor). Berikut beberapa keputusan yang diambil dalam Konferensi Bogor

1) Mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955

2) Menetapkan lima negara dalam Konferensi Bogor sebagai sponsor Konferensi Asia Afrika

3) Mengundang 25 negara peserta dari Asia Afrika.

4) Menentukan tujuan pokok KAA.

Tujuan diadakan KAA adalah sebagai berikut

1) Memajukan kerja sama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan

2) Memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme

3) Memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerja sama internasional

4) Bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

5) Membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme

Untuk Anda Yang Ingin Mencari Materi Lainnya Silahkan klik Disini

Pokok pembicaraan yang dibahas dalam KAA adalah sebagai berikut.

1) Kerja sama ekonomi.

2) Kerja sama budaya.

3) Hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri

4) Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka.

5) Perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal 18-25 April 1955 di Gedung Asia Afrika Bandung dengan dihadiri oleh 24 negara dan lima negara sponsor. KAA ini menghasilkan keputusan yang disebut dengan Dasasila Bandung

Adapun isi Dasasila Bandung adalah sebagai berikut.

1) Menghormati hak dasar manusia sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB.

2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.

3) Mengakui persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil.

4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam negeri negara lain.

5) Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun secara kolektif, sesuai dengan piagam PBB.

6) Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain

7) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain

8) Menyelesaikan perselisihan internasionaldengan jalan damai sesuai dengan Piagam PBB

9) Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama

10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Melalui Dasasila Bandung tersebut juga diperjuangkan perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan internasional akibat Perang Dingin. Semangat KAA untuk tidak berpihak pada Biok Barat dan Blok Timur telah mendorong lahirnya Gerakan Nonblok. Terlaksananya KAA tidak bisa lepas dari peran Indonesia. Di samping sebagai salah satu pelopor dan pemrakarsa KAA, Indonesia juga sebagai tempat penyelenggaraan KAA. Hal tersebut membuktikan prestasi Kabinet Ali Sastroamijoyo yang berhasil menyelenggarakan suatu kegiatan yang bersifat internasional. Makna dan arti penting terselenggaranya KAA adalah sebagai berikut.

Materi Sejarah

1) Merupakan pendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lepas dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme Barat

2) Menjadi pendorong lahirnya Gerakan Nonblok

3) Merupakan pencetus semangat solidaritas dan kebangkitan negara Asia Afrika dalam menggalang persatuan

4) Memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa yang sudah maupun yang belum merdeka.

5) Mulai diikutinya politik luar negeri bebas dan aktif yang dijalankan oleh Indonesia, India Myanmar, dan Sri Lanka

6) Diakuinya nilai-nilai Dasasila Bandung oleh negara-negara maju karena telah terbukti memiliki kemampuan dalam meredakan ketegangan dunia

7) Mulai dihapuskannya praktik-praktik politik diskriminasi ras oleh negara-negara maju.

b. Pengiriman Pasukan Garuda

Peran serta Indonesia dalam stabilitas keamanan dunia secara aktif dapat dilihat dari pengiriman pasukan misi perdamaian yang bernama Pasukan Garuda. Pada masa Perang Dingin, peningkatan intensitas konflik antarnegara di Asia Tenggara menjadi fenomena yang mengancam stabilitas regional, seperti munculnya kekuatan komunis diberbagai negara, misalnya Vietnam dan Kamboja.
Untuk membahas penyelesaian pertikaian Kamboja, di Jakarta diadakan pertemuan pada tanggal 15-17 Mei 1970 dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi damai di kawasan Asia Tenggara.

Pada tanggal 23 Januari 1973 berdasarkan pada Persetujuan Paris, Indonesia terpilih menjadi salah satu negara yang duduk dalam International Commission for Control and Supervision (ICCS) Anggota ICCS adalah Polandia, Hungaria, Inan, dan Indonesia bertugas mengawasi gencatan senjata di Vietnam Selatan. Dalam pelaksanaannya, Indonesia berpartisipasi dalam mengirimkan
pasukan misi perdamaian untuk memberikan mediasi dalam penciptaan perdamaian di Kamboja.

c. Deklarasi Juanda

Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1957 menetapkan Deklarasi Juanda mengenai batas laut teritorial Indonesia. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu yaitu Juanda Kartawijaya. Dasar-dasar pokok pertimbangan penetapan wilayah perairan adalah sebagai berikut.

1) Bentuk geografi wilayah Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan mempunyai corak tersendiri.

2) Keutuhan teritorial dan perlindungan kekayaan negara Indonesia harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat

Ketentuan batas laut teritorial tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4/PRP/Tahun 1960 dan dalam Lembaran Negara Nomor 20/1960 tanggal 18 Februari 1960 Undang-undang ini mengatur tentang tata lautan Nusantara dengan memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Penetapan batas perairan nasional menggunakan prinsip Archipelago atau Wawasan Nusantara. Isi Undang-Undang Nomor tentang Perairan Indonesia antara lain sebagai berikut.

1) Perairan Indonesia adalah laut wilayah beserta perairan pedalaman Indonesia atau perairan Nusantara.

2) Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut selebar 12 millaut dari pulau-pulau terluar atau bagian pulau terluar dengan dihubungkan garis lurus antara yang satu dan yang lain.

3) Bila ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut, garis batas luar wilayah ditarik di tengah-tengah selat.

4) Perairan pedalaman Indonesia atau perairan Nusantara adalah semua perairan yang terletak pada sisi dan dalam garis dasar.

5) Haklintas laut damai kendaraan air asing diakui dan dijamin sepanjang tidak menggangguatau bertentangan dengan keselamatan dan keamanan wilayah bangsa dan negara.

// kode iklan

Tweet