Materi Sejarah Munculnya Kecenderungan yang Bersifat Global dan Regional

// kode iklan */

// kode iklan

Materi Sejarah

Munculnya Kecenderungan yang Bersifat Global dan Regional

Perubahan-perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maupun dalam masalah pertahanan dan keamanan selalu terjadi di dunia. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kerja sama regional dan global. Kerja sama regional dan global tersebut mengandung beberapa nilai yang bermanfaat seperti nilai kerja sama, nilai musyawarah dan mufakat, nilai saling menghargai, nilai cinta perdamaian, dan nilai kemanusiaan.

Kerja sama antarbangsa dapat terbentuk jika musyawarah dan mufakat. Dengan musyawarah dan mufakat, masalah-masalah regional maupun dapat diselesaikan bersama. Dengan menjunjung nilai saling menghargai setiap bangsa melihat memperlakukan bangsa yang lain setara dengan bangsanya. Dalam yang ditemukan. Hal tersebut mendorong negara-negara dan global nilai keterlibatannya dalam di dunia untuk semakin meningkatkan internasional. Kerja organisasi-organisasi antarnegara, baik secara regional maupun secara mewujudkan sama tersebut dapat meningkatkan pengertian antarbangsa dan dapat perdamaian dunia.

Dalam suasana Perang Dingin antara Blok arat dan Blok Timur, ada negara baru yang memilih berpihak ke yang berpihak ke Blok Barat. Namun ada juga negara yang berusaha
bersikap netral. selanjutnya perlu menggalang kerja sama regional yang tujuannya menjaga kepentingan nasional tiap-tiap negara. Bentuk kerja sama tersebut antara lain GNB, OKI, MEE, ASEAN, dan APEC

Materi Sejarah

1. Gerakan Nonblok (Nonaligned Movement

a. Latar Belakang

lde awal mengenai perlunya organisasi negara-negara nonblok tercetus dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. KAA menghasilkan Dasasila Bandung. Sebagai kelanjutan dari KAA, beberapa negara setuju membentuk suatu organisasi yang benar-benar bebas dari pengaruh dua negara adidaya. Organisasi tersebut dinamakan Gerakan Nonblok atau Nonaligned Movement

Gerakan Nonblok berdiri pada tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia Pendiri adalah Presiden Soekarno (Indonesia), Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia) Presiden Gamal Abdul Nasser Perdana Menteri Pandit Nehru (India) dan Presiden Kwame Nkrumah (Ghana)
b. Tujuan

Tujuan GNB antara lain sebagai berikut.

1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

2) pelucutan senjata secara umum dan dibawah pengawasan internasional yang efektif.
menyeluruh
3) Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif

4) Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru

5) Mengusahakan kerja sama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan

ekonomi dan sosial serta tercapainya perdamaian dunia.

c. Peran serta Indonesia dalam GNB

Berikut adalah peran serta Indonesia dalam GNB

1) Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB

2) Indonesia sebagai salah satu negara pengundang pada KTTIGNB di Beograd, Yugoslavia.

3) Pernah menjadi ketua GNB dari tahun 1992-1995 dipercaya menjadi tuan rumah KTT GNB di Jakarta pada bulan September 1992. Peserta yang menghadiri KTTXGNB da saat itu berjumlah 106 negara

4) Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasar' an pada asas keadilan

d. Peran Gerakan Nonblok di Dunia Internasional

Negara-negara anggota GNB pada masa Perang ingin sering menjadi sasaran imperialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua blok tersebut berusaha menarik dan menanamkan pengaruhnya ke negara-negara anggota GNB. GNB muncul sebagai kekuatan netral (tidak memihak salah satu blok) dan berusaha meredam persaingan kedua blok tersebut dengan tidak menjadi anggota salah satu blok untuk menghindari pecahnya Perang Dunia lll

e. KTT Nonblok

KTT Konferensi Tinggi (KTT) GNB merupakan forum tertinggi dariorganisasi GNB dihadiri oleh para kepala negara maupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota. Berikut beberapa pertemuan yang mendahului KTT GNB

1) Pernyataan bersama antara Joseph Broz Tito (Yugoslavia) dan Jawaharlal Nehru (India) pada tahun 1954

2) Konferensi Asia Afrika (termasuk Konferensi Colombo dan Konferensi Bogor).

3) Pertemuan Brioni antara India, Yugoslavia, dan Mesir tahun 1956

4) Pertemuan antara kelima negara pendiri Nonblok yang meminta agar Amerika dan Uni
Soviet menyelesaikan pertikaian.

5) Pertemuan Kairo, mengenai syarat anggota GNB dan pokok kegiatannya.

KTT GNB yang pertama diadakan pada tanggal 16 September 1961 Beograd, Yugoslavia. Negara-negara yang diundang untuk menghadiri KTT di Beograd tersebut adalah negara-negara yang dapat mengikuti syarat-syarat sebagai berikut.

1) Negara yang bersangkutan harus menganut politik bebas yang didasarkan atas prinsip nonblok. Negara tersebut harus hidup berdampingan secara damai dengan negara lainnya tanpa memperhatikan perbedaan sistem sosial politik mereka masing masing

2) yang bersangkutan harus memberikan dukungan bagi gerakan-gerakan pembebasan nasional untuk menuju tercapainya kemerdekaan.
3) Negara yang bersangkutan bukan merupakan anggota dari persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka pertikaian negara-negara besar, Seandainya negara yang bersangkutan terikat oleh perjanjian militer bilateral dengan salah satu negara besar atau menjadi anggota pakta pertahanan regional. Maka perjanjian tersebut tidak boleh dikaitkan secara langsung dalam pertentangan negara-negara besar Seandainya negara yang bersangkutan mempunyai pangkalan militer asing di wilayahnya, hal tersebut juga tidak boleh dikaitkan dalam pertentangan negara-negara

2. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

ASEAN merupakan organisasi regional negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara Karena letaknya di kawasan Asia Tenggara, maka sering juga disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara).

a. Latar Belakang

Latar belakang berdirinya ASEAN adalah sebagai berikut

1) Berakhirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

2) Persamaan senasib akibat ditindas bangsa penjajah

3) Persamaan dalam bidang kebudayaan, bahasa, tata krama, dan pola kehidupan

4) Persamaan letak geografis yang strategis dalam percaturan politik dan ekonomi internasional

Berdasarkan persamaan dan latar belakang masing-masing negara tersebut, para pemimpin Asia Tenggara pada waktu itu berusaha menciptakan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara sepakat mendirikan organisasi regional yang diberi nama ASEAN. Mereka merealisasikan kesepakatan tersebut dalam Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Adam Mallk (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Narcisco Ramos (Filipina), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Koman (Thailand)

b. Maksud dan Tujuan Organisasi ASEAN

Mengenai maksud dan tujuan organisasi ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok, yaitu sebagai berikut.

1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara.

2) Meningkatkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

3) Meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan bagi negara-negara anggota ASEAN.

4) Mengadakan kerja sama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dankomunikasi

5) Menyediakan fasilitas latihan dan penelitian bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mencapai tujuan Deklarasi Bangkok yang mengawali pembentukan ASEAN tidaklah mudah. Diperiukan persatuan di antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini penting karena posisi kawasan Asia Tenggara yang strategis dapat menjadi ajang pertarungan politik yang akan menggagalkan pencapaian tujuan tersebut

Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, pada tanggal 27 November 1971 ditandatangani Deklarasi ZOPFAN (zone of peace, freedom, and neutrality atau disebut juga Deklarasi Kuala Lumpur. Isi Deklarasi Kuala Lumpur adalah sebagai berikut.

1) Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura sepakat untuk melakukan upaya upaya menjamin pengakuan dan penghormatan wilayah Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas, dan netral dari setiap bentuk campur tangan kekuatan-kekuatan luar

2) Negara-negara Asia Tenggara hendaknya melakukan upaya memperluas daerah kerja sama untuk mempererat solidaritas dan hubungan yang telah terjalin Untuk mempermudah ASEAN mewujudkan tujuannya, pada tanggal 24 Februari 1976 disetujui Agreement on Establishment of the ASEAN Secretariat. Sekretariat ASEAN secara resmi berfungsi sejak 7 Juni 1976 dan diketuai oleh seorang sekretaris jenderal secara bergantian selama dua tahun. Sekretaris jenderal ASEAN yang pertama adalah H.R. Darsono dari Indonesia.

c. Struktur Organisasi ASEAN

Struktur organisasi ASEAN telah mengalami pengembangan dan penyempurnaan sejak pembentukannya sampai sekarang. Berikut struktur organisasi ASEAN sebelum KTT di Bali tanggal 23-24 Februari 1976.

1) Sidang Tahunan Para Menteri

2) Standing Commitee

3) Komite Komite Tetap dan Khusus

4) Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN Setelah berlangsungnya KTTASEAN di Bali, struktur organisasi ASEAN mengalami perubahan yaitu sebagai berikut,

1) Pertemuan para kepala pemerintahan (Summit Meeting). Pertemuan ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam ASEAN.

2) Sidang Tahunan Menteri Menteri Luar Negeri ASEAN (Annual Ministerial Meeting).

3) Sidang Para Menteri Ekonomi

4) Sidang Para Menteri Nonekonomi

5) Standing Commitee

6) Komite-Komite ASEAN

d. Peran Serta Indonesia dalam ASEAN

Peran serta Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai berikut.

1) Sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN.

2) Sebagai penyelenggara KTT l dan KTT IX.

3) Sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap ASEAN yaitu di Jakarta.

4) Sebagai tempat salah satu proyek dari komite pangan, pertanian, dan kehutanan yaitu
untuk suplai dan keperluan makanan.

5) Sebagai tempat salah satu proyek pupuk urea amonia darikomite industri, perdagangan, dan energi.

6) Mendukung kesepakatan bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas, damai, netral atau zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN) yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1971

7) Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM).

8) Turut menyelesaikan pertikaian antarbangsa atau negara.

9) Turut serta menangani arus pengungsi.

3. OKI (Organisasi Konferensi Islam)

Baca Juga:

a. Latar Belakang

OKI berdiri dengan latar belakang rasa khawatir umat Islam atas jatuhnya kota Jerusalem ke tangan bangsa lsrael dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Gagasan pembentukan OKI semakin kuat setelah terjadi pembakaran Masjidilaksa pada tanggal 21 Agustus 1969, Masjidilaksa berdiri dengan megah di dalam kota Jerusalem yang dibangun oleh Nabi Daud a s. (1000 SM). Peristiwa pembakaran tersebut membangkitkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Raja Hasan Il Maroko) menyerukan kepada para pemimpin dunia Arab khususnya dan dunia lslam umumnya untuk bersama-sama menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejadian itu.

b. Pembentukan OKI

Pada tanggal 22 Agustus 1969 berlangsung konferensi darurat para menteri luar negeri anggota Liga Arab, Pada konferensi ini dikeluarkan sejumlah resolusi yang mendesak agar diselenggarakan KTT negara-negara lslam, sedangkan untuk mempersiapkan KTT dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi dan Maroko. Arab Saudi dan Maroko kemudian membentuk panitia penyelenggara KTT yang beranggotakan enam negara (Malaysia, Palestina, Arab Saudi. Somalia, dan Nigeria). Akhirnya KTT diselenggarakan di
Rabat, Maroko tanggal 22-25 September 1969

Hasil konferensi di Rabat menghasilkan keputusan sebagai berikut.

1) Mengutuk pembakaran Masjidilaksa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969.

2) Menuntut dikembalikannya kota Jerusalem seperti sebelum perang tahun 1967

3) penarikan pasukan lsrael dari seluruh wilayah Arab yang diduduki

4) Menetapkan pertemuan tingkat menteri luar negeri di Jedah pada bulan Maret 1970

Berdasarkan keputusan Konferensi Jedah tersebut akhirnya dibentuk organisasi Konferensi Islam (OKI) Karachi, Pakistan dengan sekretaris jenderal OKI yang pertama adalah Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman.

Untuk Anda Yang Ingin Mencari Materi Lainnya Silahkan klik Disini

c. Tujuan OKI

Tujuan pembentukan OKI adalah sebagai berikut.

1) OKI berusaha memajukan solidaritas lslam di antara negara-negara anggota.
2) OKI berusaha mengonsolidasikan kerja sama antara negara-negara anggota dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan bidang kegiatan lainnya.

3) berusaha pemisahan rasial dan diskriminasi, serta menghilangkan kolonialisme dalam segala bentuk

4) OKI mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan keadilan
5) OKI berusaha usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci serta mendukung perjuangan rakyat Palestina.

6) OKI memperteguh perjuangan kaum muslim dengan maksud melindungi kehormatan,
kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka.

7) OKI berusaha menciptakan keadaan yang memungkinkan untuk kemajuan kerja sama dan saling pengertian di antara negara-negara anggotanya.

d. Struktur organisasi oKI

OKI memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

1) Badan-Badan Utama

a) Konferensi para raja atau kepala negara atau pemerintahan diadakan sekalidalam tiga tahun.

b) Konferensi para menteri luar negeri diadakan sekali dalam satu tahun

c) Sekretariat Jenderal sebagai badan eksekutif, terdiri dari seorang sekretaris jenderal dan empat asisten, berkedudukan di Jedah.

d) Mahkamah Islam Internasional.

2) Komite Khusus

a) Komite Alquds Jerusalem.

b) Komite tetap keuangan.

c) Komite ekonomi, sosial, dan budaya.

3) Badan-Badan Subsider
Bergerak di bidang ekonomi dan sosial budaya

4) Lembaga-Lembaga dan organisasi

The islamic Development Bank, Islamic Intemational News Agenoy, islamic Chambers of Commerse, lain-lain.

e. Peran serta Indonesia dalam OKI

Peran serta Indonesia dalam OKI cukup aktif. Indonesia pernah mendapatkan kursi kepemimpinan, yakni pernah menjadi wakil sekretaris jenderal, anggota Komite Alquds yang diketuai oleh Raja Hasan II dari Maroko. Dalam bidang politik peran Indonesia cukup diperhitungkan. Dalam OKI 1981 di Thaif, Arab Saudi, Indonesia mengajukan resolusi solidaritas Islam yang diterima oleh peserta KTT secara spontan. Resolusi ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan komite perdamaian Islam. Indonesia ikut menyelesaikan masalah Moro di Filipina dan mendukung Bangladesh sebagai negara lslam.

Pada tahun 1988 dalam Konferensi Menteri-Menteri Penerangan OKI, Indonesia memprakarsai gagasan perlunya membentuk "Tata Informasi Baru Dunia Islam". Peran Indonesia dalam OKI lainnya adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI tanggal 9-13 Desember 1996.

4. Masyarakat Ekonomi (MEE)

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau European Economic community Namun merupakan salah satu bentuk kerja sama regional negara-negara di kawasan Eropa Barat. dunia dalam MEE berupaya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi Eropa dan Terbentuknya MEE diawali dengan berdirinya ECSC (European Cool Steel Community) pada tahun 1952. ECSC membentuk sebuah pasar bersama untuk produksi batu bara, besi dan baja. Anggota ECSC antara lain Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda. Keenam negara-negara tersebut disebut dengan istilah The Six.

Keberhasilan mendorong negara-negara The Six membentuk pasar bersama yang mencakup semua sektor ekonomi. Hasil pertemuan tanggal 1 Juni 1995 di Messina menunjuk menteri luar negeri Belgia, Paul Spaak sebagai ketua komite. Paul Spaak menyusun laporan tentang kemungkinan kerja sama ekonomi dan tenaga kerja. Berikut laporan Komite Spaak yang berisi dua rancangan yang lebih mengintegrasikan Eropa.

a. Membentuk European Economic Community Masyarakat Ekonomi Eropa
b. Membentuk Atomic Energy Community (Euratom) atau Badan Tenaga Atom Eropa.

Rancangan Paul Spaak tersebut disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 diRoma dan kedua rancangan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. Sebagai sebuah organisasi yang beranggotakan negara-negara maju, mempunyai tujuan. Tujuan dari MEE adalah sebagai berikut

a. Integrasi Eropa dengan cara meningkatkan perekonomian, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja

b. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antarnegara anggota

c. Memperluas hubungan dengan negara-negara selain MEE.

d. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat laju perdagangan internasional.
Untuk mencapai tujuan MEE tersebut, maka MEE membentuk badan-badan sebagai berikut.

a. Assembly

Beranggotakan 142 orang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat, usul, dan mengawasi pekerjaan komisi MEE, serta meminta pertanggungjawaban.

b. Council (Dewan Menteri MEE)

Mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan atas semua rencana baru.

C. Commission (Badan Pengurus Harian MEE)

Jumlah anggotanya sembilan orang dengan masa jabatan enam tahun.

d. The Court of Justice (Mahkamah Peradilan MEE)
Jumlah anggotanya tujuh orang dengan masa jabatan enam tahun.

Upaya integrasi Masyarakat Eropa (ME) sudah dirintis sejak tahun 1988. Untuk mewujudkan integrasi ME tersebut berbagai kebijaksanaan yang akandipakaisebagai perangkat pendukung, yaitu sebagai berikut.

a. Parlemen Eropa (European Parliamen)

b. Sistem Moneter Eropa (European Monetary System)

c. Unit Uang Eropa (European Currency Unit

d. Pasar Tunggal (Single Market

Realisasi dari ide integrasi ekonomi Eropa melalui Pasar Tunggal Eropa secara resmi mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 1993. Pasar Tunggal Eropa tersebut masih tetap menggunakan satuan mata uang masing-masing negara. Satuan mata uang Eropa (euro) baru mulai digunakan pada tahun 1999.

5. APEC

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum kerja sama antarnegara negara di kawasan Asia dan Pasifik. APEC berdiri di Canberra, Australia pada bulan Desember 1989 atas prakarsa Perdana Menteri Australia, Bob Hawk.

a. Latar Belakang

Latar belakang pembentukan APEC adalah sebagai berikut.

1) Perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Salah satu contoh kerja sama regional tersebut adalah NAFTA (North American Free Trade Area) atau Kerja Sama Ekonomi Negara-Negara Amerika Utara

2) Adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak luas dan terjadi secara global di seluruh belahan bumi, termasuk kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itulah negara-negara di kawasan ini dituntut melakukan berbagai penyesuaian melalui perubahan struktur ekonomi agar tidak merugikan mereka. Perubahan ini kemudian mendorong perekonomian negara-negara di kawasan Asia Pasifik menjadi saling bergantung (interdependensi)

3) Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay. Jika perundingan putaran Uruguay gagal, maka APEC dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk melindungi kepentingan perdagangan negara-negara Asia Pasifik

4) Adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Rusia dan Eropa Timur

b. Asas APEC

Asas APEC adalah sebagai berikut

1) Organisasi regional negara-negara Asia Pasifik yang berasaskan ekonomi.

2) Bekerja untuk kemakmuran bersama anggota-anggotanya.

3) Forum konsultasi

4) Bekerja sama dalam beberapa bidang seperti teknik, investasi, dan pengembangan Struktural

c. Tujuan APEC

Tujuan didirikan APEC adalah sebagai berikut.

1) Usaha negara maju untuk membantu negara yang sedang berkembang.

2) Meningkatkan perdagangan dan investasi antaranggota.

3) Menjalankan kebijakan ekonomi yang sehat dengan tingkat inflasi rendah.

4) Mengurangi atau mengatasi perselisihan atau sengketa ekonomi perdagangan.

5) Memacu peranan pihak swasta untuk berperan dalam dunia usaha.

d. Keanggotaan APEC

Jumlah anggota APEC dari awal berdirinya mengalami penambahan. Pada saat berdiri jumlah anggotanya dua belas negara dan berkembang menjadi 21 negara. Sifat keanggotaan APEC terbuka bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Negara anggota APEC diklasifikasikan menjadi empat kelompok yang didasarkan atas kemajuan ekonomi dan industri. Keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut.

1) Negara sangat maju, yaitu Amerika Serikat dan Jepang.

2) Negara maju, yaitu Kanada, Australia, dan Selandia Baru

3) Negara industri, yaitu Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hongkong.

4) Negara berkembang, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, RRC, Meksiko, Papua Nugini, Cile, dan Indonesia.

e. AELM (APEC Economic Leaders MeetingPertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC)

Pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintah APEC disebut dengan istilah meeting, yakni AELM (APEC Economic Leaders MeetingPertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC). AELM bersifat informal dan masalah yang dibahas hanya terbatas pada masalah ekonomi.

f. Peran Serta Indonesia dalam APEC

Keberadaan APEC penting bagi Indonesia karena sesuai dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas dan aktif, Indonesia memanfaatkan forum APEC sebagai salah satu upaya untuk ikut menertibkan kehidupan dunia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Indonesia menginginkan APEC menjadi forum konsultasi yang bersifat jujur, adil, terbuka, bebas, saling menguntungkan, berorientasi pada kepentingan bersama, dan tetap memperhatikan perbedaan yang ada dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan sistem politik Indonesia sebagai anggota APEC mempunyai peran yang cukup penting. Dalam pertemuan di Seattle, Amerika Serikat, Indonesia ditunjuk sebagai ketua APEC periode tahun 1994-1995. Sebagai ketua APEC Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan

APEC di Bogor pada tanggal 14-15 November 1994 Hasil pertemuan para pemimpin negara forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik APEC di Bogor ini dikenal dengan Deklarasi Bogor. Isi Deklarasi Bogor sebagai berikut.

1) Liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik akan dilakukan secara bertahap. Bagi negara maju, penerapan liberalisasi perdagangan dapat dilaksanakan pada tahun 2010, sementara untuk negara-negara berkembang diterapkan pada tahun 2020

2) Mengingat anggota APEC berasal dari lingkungan ekonomi yang sangat berbeda, maka prinsip dasar pelaksanaan liberalisasi adalah kemitraan, yang kuat membantu yang lemah. Keduanya dapat saling memahami dan mengerti kedudukan masing-masing dan saling membantu dalam bidang ekonomi dan teknologi. KTT APEC di Osaka, Jepang pada tahun 1995 menghasilkan sembilan prinsip liberalisasi yaitu sebagai berikut.

a. Comprehensiveness liberalisasi

b. WTO Consistency

c. Comparability penyamarataan
d. Nondiscrimination

e. Transparancy keterbukaan

f. Stanstil berusaha mencegah meningginya tingkat proteksi
g. Stimulatoneous start/proses liberalisasi dimulai secara simultan.

h. Flexibility pertumbuhan negara-negara APEC.

i. Cooperation

Adapun KTT APEC yang diadakan di Santiago, Cile tahun 2004 menghasilkan one community one future, berisi perdagangan global, pengembangan komunitas perjanjian kawasan perdagangan bebas, memberantas korupsi, dan maritim internasional.

// kode iklan

Materi Sejarah Munculnya Kecenderungan yang Bersifat Global dan Regional

jangan lupa iklannya diklik ya, to "Materi Sejarah Munculnya Kecenderungan yang Bersifat Global dan Regional"

Post a Comment